Bisakah Kali ini Prabowo Mengalahkan Jokowi?

Baik Jokowi maupun Prabowo, keduanya adalah tokoh populis – yang disinggung oleh para political scholars sebagai pembawa narasi “anti-kemapanan.” Kedua tokoh ini mampu memobilisasi suara akar rumput setelah kemandegan rezim Yudhoyono dalam membawa agenda demokratisasi; yang setidaknya dibuktikan dengan masih maraknya korupsi dan masih terancamnya kaum minoritas. Meskipun sesama tokoh populis, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menarik suara.

Prabowo, tokoh aristokrat yang dekat dengan Orde Baru Suharto menawarkan model populisme klasik dengan karakteristik menolak status quo dan mengkultuskan dirinya sebagai pahlawan yang ingin menyelamatkan Indonesia dari krisis. Sebaliknya, Jokowi menerapkan model populisme yang cenderung teknokratis; menawarkan perbaikan tanpa harus mengubah status quo sembari menerapkan kepemimpinan yang ramah dan merakyat.

Prabowo bisa dibilang maverick populist berhubung ia bukanlah outsider dari struktur politik Indonesia, hanya saja ia menawarkan gagasan yang tidak konvensional. Kampanye yang dibawa Prabowo hampir selalu berkaitan dengan kedaulatan rakyat, nasionalisme anti-asing, serta kepemimpinan yang kuat. Hingga hari ini, sosok Prabowo masih cukup dielukan oleh kalangan Islamis dengan agendanya yang dianggap mengakomodasi kepentingan umat Islam.

Sedangkan Jokowi, ia adalah sosok yang merepresentasikan kalangan menengah ke bawah dengan tampilan sederhana, lugu, dan cenderung pluralis. Berbeda dengan Prabowo, Jokowi sama sekali tidak menawarkan gagasan anti-asing. Ia cenderung menawarkan masa depan Indonesia yang terangkum dalam Nawacita dengan melanjutkan demokrasi Indonesia yang sedang berjalan.

Keduanya bersaing dalam kontestasi Pilpres 2014. Hasilnya, Jokowi unggul 53,15 persen suara atas Prabowo. Namun demikian, perolehan suara Prabowo yang hampir 48 persen juga bukan angka yang kecil, dan ini menunjukkan bahwa narasi populisme klasik yang mengajak pemilih untuk “melawan” status quo cukup laku di Indonesia. Menjelang Pilpres 2019, kedua tokoh ini sudah dipastikan akan kembali bertarung.

Pertanyaannya, apakah kali ini Prabowo bisa mengalahkan Jokowi?

Populisme Prabowo dan Kekalahannya di Pilpres 2014

Watak populisme Prabowo memang tidak hadir tiba-tiba. Jauh sebelum Pilpres 2014, Prabowo sudah terinspirasi oleh tokoh populis lain yang berhasil lebih dahulu merebut kekuasaan; terpilihnya Thaksin Shinawatra sebagai Perdana Menteri Thailand 2001, serta kemenangan Hugo Chavez sebagai Presiden Venezuela 1999.

Dari Thaksin, Prabowo terinspirasi untuk mengkapitalisasi sentimen masyarakat yang sedang dilanda krisis. Ketika krisis ekonomi Asia 1997, Thailand adalah negara pertama yang paling terkena dampaknya; nilai tukar Bath melemah drastis, dan tentu, kemiskinan merajalela. Secara agregat, masyarakat Thailand kecewa terhadap rezim yang ketika itu dipimpin Chuan Leekpai. Bak pahlawan, Thaksin muncul ke pentas politik nasional dengan menawarkan model kebijakan “anti-neoliberal” dengan menjanjikan akses universal kepada layanan kesehatan dan pinjaman kepada para petani. Hasilnya, Thaksin menang pemilu lewat partainya, Thai Rak Thai.

Dari Chavez, Prabowo melihat sosok yang mirip dengan dirinya; yaitu berlatar karir militer.  Chavez sendiri bisa dibilang adalah icon tokoh populis-kiri di dunia. Tokoh yang paling dibenci elit dan para jenderal yang disokong Amerika Serikat, namun dicintai rakyatnya. Alih-alih Prabowo mengambil inspirasi dari Chavez, – jika Chavez menyerukan anti-AS – justru Prabowo memodifikasinya dengan seruan anti-asing. Berbeda dengan Chavez, Prabowo lebih condong pada ide nasionalisasi ekonomi dan mengangkat martabat pribumi yang seolah sedang dikuasai asing (terutama Cina). Dalam hal ini, jika Chavez adalah seorang sosialis, Prabowo cenderung ultra-nasionalis. Dari usaha Chavez, ia berhasil bertahan di puncak kekuasaannya sebagai Presiden hingga kematiannya pada 2013 silam.

Baik Thaksin maupun Chavez, keduanya sama-sama menyerukan narasi anti-kemapanan, dan mereka berhasil meraih kekuasaan. Tapi, sayangnya tidak dengan Prabowo pada Pilpres 2014. Ada dua kondisi yang membuat Prabowo tidak memiliki nasib sama dengan dua tokoh populis lain yang menjadi inspirasinya.

Pertama, Prabowo sedang berhadapan dengan Jokowi yang notabene adalah tokoh populis kuat. Jokowi menawarkan narasi perbaikan Indonesia dengan cara melanjutkan demokratisasi dan perbaikan layanan publik untuk menarik simpati massa. Apalagi sosok Jokowi seolah menjawab keresahan masyarakat terhadap elit dan partai politik yang korup. Sosoknya yang terkesan merakyat dan sederhana menjadi representasi kalangan menengah bawah yang menderita. Selain itu, Jokowi sudah dikenal melalui karirnya sebagai walikota Solo yang cukup prestatif, dan ini memberikan nilai positif bagi dirinya.

Bukti paling nyata dari kuatnya populisme Jokowi menjelang Pilpres 2014 adalah kemunculan namanya sebagai kandidat kuat Presiden dari beberapa survei. Pada 2013, survei Cyrus Network menempatkan Jokowi dengan perolehan 44%, sedangkan Indikator Politik Indonesia sebesar 47%. Angka ini telah menggeser posisi Prabowo yang sebelumnya diisukan kandidat paling kuat pada 2011.

Kedua, kondisi Indonesia sebelum Pilpres 2014 sangat berbeda dengan Thailand saat kemenangan Thaksin dan Venezuela saat kemenangan Chavez. Meskipun kasus korupsi mewarnai pemerintahan Presiden SBY, secara ekonomi, Indonesia sangat berbeda denga kedua negara tersebut. Rezim SBY cukup banyak diuntungkan dengan kondisi ekonomi global, terutama harga komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Secara otomatis, ini akan berdampak pada meningkatnya daya beli, dan tentu saja mendorong nilai konsumsi. Tidak heran, selama periode kepemimpinan SBY, pertumbuhan ekonomi bertahan di kisaran 6%, dan terendah 4,9% pada 2009 karena badai krisis ekonomi global 2008. Terlepas dari kritiknya, setidaknya SBY masih mampu mempertahankan kebijakan populis seperti subsidi.

Kesimpulannya adalah, sebelum Pilpres 2014, Indonesia sedang tidak krisis. Menyelesaikan persoalan teknis tentu saja lebih efektif untuk meningkatkan dukungan publik. Oleh karena itu, tidak ada keinginan besar dari akar rumput untuk mendukung perubahan sistem secara radikal.

Selain faktor kegagalan Prabowo, sebab kemenangan Jokowi juga perlu diulas. Marcus Mietzner (2015) dalam Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia menyebutkan ada empat faktor kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014.[1] Pertama, Jokowi memiliki jaringan relawan yang luas hingga ke akar rumput. Alasan pertama ini yang membuat Jokowi layak mewakili fenomena populisme Indonesia karena meskipun dukungan partai yang rendah, namun gerakan massa yang sangat mendukung. Bahkan, jaringan ini telah dibentuk sejak pemenangannya saat kontestasi Pilgub Jakarta 2012. Kedua, Mietzner berpendapat bahwa pertarungan Pilpres 2014 lebih didominasi oleh sentimen kelas, bukan program. Secara langsung, hal ini menguntungkan Jokowi – dengan citra sederhananya – untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat miskin pedesaan.

Ketiga, Jokowi mendapatkan dukungan dana yang besar dari kalangan oligark. Dukungan oligark dapat dilihat dari partai pengusung yang di antaranya dipimpin oligark, yaitu Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh dan Partai Hanura yang dipimpin Wiranto. Hal ini tentu saja dapat menyeimbangkan Prabowo yang pada dasarnya adalah oligark. Keempat, mood pemilih yang tidak menginginkan ada perubahan rezim secara radikal. Alasan keempat ini sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Indonesia tidak dalam prakondisi yang krisis untuk menggelorakan sentimen nasionalistik.

Meskipun demikian, kontestasi Pilpres 2014 cukup berlangsung dengan ketat. Secara perlahan, perbedaan suara antara Jokowi dan Prabowo berdasarkan beberapa kali survei sebelum pemilihan semakin kecil. Dari survei nasional Saiful Mujani Research Center (SMRC) sepanjang Desember 2013 hingga pertengahan 2014, dukungan pemilih terhadap Prabowo semakin meningkat. Di akhir 2013, survei terhadap Prabowo sebesar 23 persen, lalu meningkat signifikan hingga 44,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo adalah ancaman serius bagi proses kemenangan Jokowi.

Masih menurut Mietzner (2015), alasan yang paling mungkin dari naiknya dukungan publik terhadap Prabowo adalah isu politik identitas yang menguat. Jokowi diisukan sebagai keturunan Cina-Kristen. Sekalipun Jokowi terus menunjukkan dirinya adalah muslim yang taat, tapi isu tersebut sangat kuat, karena perlu diingat bahwa sentimen agama dan ras adalah alat paling ampuh untuk membakar kemarahan massa hingga hari ini. Selain itu, kita juga tidak boleh melupakan hadirnya partai militan yang bernama PKS. Kader-kader yang konsisten bekerja hingga akar rumput membawa pengaruh positif atas dukungan publik terhadap Prabowo. Hal ini mirip dengan konsep relawan yang biasanya bergerak di luar partai, namun dalam kasus PKS, justru bergerak atas arahan partai.

Pilpres 2019: Peluang Kemenangan Prabowo?

Pilpres 2019 memang memunculkan kejutan. Jokowi memilih rais ‘am PBNU serta ketua MUI, Ma’ruf Amin – yang dianggap merepresentasikan kalangan Islamis – sebagai pasangannya. Sedangkan Prabowo, justru menarik Sandiaga Uno yang sedang menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ini juga tidak kalah mengejutkan, sebab, seolah kali ini Prabowo menolak keputusan “ijtima ulama” yang telah merekomendasikan Ustad Abdul Somad atau Habib Salim Segaf sebagai Cawapresnya.

Sudah dapat dipastikan bahwa dipilihnya Ma’ruf Amin adalah untuk menarik simpati massa muslim, dan memecah suara umat Islam – khususnya kalangan Islamis – yang selama ini cukup kental mendukung Prabowo. Lebih dari itu, dipilihnya Ma’ruf Amin mendukung tesis Mietzner (2018) dalam Fighting Illiberalism with Illiberalism,[2] adalah bagian dari rangkaian politik akomodatif Jokowi untuk meredam kekuatan populisme Islam.

Di sisi lain, dipilihnya Sandiaga Uno sebagai pasangan Prabowo, menurut Nugroho, ada tiga kemungkinan alasan:[3] (1) menyasar suara pemula dan kaum milenial, (2) menguasai sektor ekonomi dan bisnis, (3) sumber pendanaan yang besar untuk kampanye. Tapi, hal ini jelas tidak akan cukup, jika Prabowo masih mengulang strateginya seperti Pilpres 2014. Satu hal yang paling penting diubah adalah narasi kampanye Prabowo – tidak lagi mengkampanyekan a la populisme klasik. Terkait hal ini, ada hal yang harus diperhatikan oleh Prabowo.

Kenyataannya, mayoritas warga Indonesia masih mendukung jalannya sistem demokrasi. Hasil survei Indobarometer mendapati bahwa 69,9 persen dari 1200 responden setuju bahwa demokrasi Indonesia sudah berjalan ke arah yang tepat. Masih dari survei yang sama disebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-JK mencapai 65,1 persen. Hal ini senada dengan survei Alvara Research Institute yang menyebutkan bahwa 65,9 persen puas dengan kinerja Jokowi-JK – menurun 3,5 persen dari survei Februari 2018. Bahkan, survei Litbang Kompas menempatkan tingkat kepuasan hingga 72,2 persen. Dengan demikian, rasa puas yang mencapai angka mayoritas adalah tantangan paling berat yang harus dihadapi Prabowo.

Lalu, narasi kampanye apa yang dibutuhkan Prabowo? Tidak ada jalan lain bagi Prabowo untuk mengoperasionalisasikan pendekatan teknokratis seperti Jokowi – dengan meninggalkan kampanye sentimentil agama dan etnik, yang jadi narasi besar kampanye di masa sebelumnya. Prabowo (dan juga Sandiaga) sudah seharusnya menonjolkan dalam kampanyenya, solusi alternatif masalah kesejahteraan dalam koridor konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan. Menurut saya, kehadiran Sandiaga Uno dengan pengalamannya mengkonsep berbagai program dalam pemenangan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta dapat menjadi salah satu senjata Prabowo untuk tinggalkan narasinya lamanya. 

Dengan demikian, dari sinilah peluang kemenangan Prabowo bisa semakin terbuka lebar.

---

[1] Marcus Mietzner (2015), Reinventing Asian Populism, Honolulu: East-West Center, online: https://www.eastwestcenter.org/publications/reinventing-asian-populism-jokowis-rise-democracy-and-political-contestation-in (10 Agustus 2018).

[2] Marcus Mietzner (2018), Fighting Illiberalism with Illiberalism, dalam: Pacific Affairs, 91, 2, 261 – 82. Online: https://pacificaffairs.ubc.ca/articles/fighting-illiberalism-with-illiberalism-islamist-populism-and-democratic-deconsolidation-in-indonesia/ (10 Agustus 2018).

[3] Nugroho (2018), mengapa Sandiaga Uno dipilih Prabowo?, online: https://www.kompasiana.com/nugroho_sbm/5b6c722d677ffb01e2777be4/mengapa-sandiaga-uno-dipilih-prabowo (13 Agustus 2018).